Yon TP di Silo dan Hasrat Kekuasaan Menteri Pertahanan: Militerisasi yang Dibungkus Pembangunan

Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Silo, Jember, tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan pertahanan negara. Proyek ini adalah cermin dari menguatnya watak kekuasaan yang menjadikan militer sebagai instrumen utama dalam mengendalikan ruang sipil. Di balik slogan ketahanan nasional dan pembangunan strategis, tersimpan ambisi politik yang sangat besar memperluas dominasi militer hingga ke desa-desa, tanah rakyat, dan kehidupan sosial masyarakat sipil.

Yang paling problematik bukan hanya keberadaan proyek itu sendiri, melainkan bagaimana proyek tersebut dipaksakan dengan pendekatan kekuasaan yang nyaris anti kritik. Menteri Pertahanan tampak mempertontonkan pola politik yang obsesif terhadap pembangunan simbol-simbol kekuatan militer. Setiap penolakan masyarakat dibaca sebagai gangguan terhadap agenda negara, bukan sebagai suara demokratis yang wajib dihormati. Dalam logika seperti ini, negara tidak lagi hadir sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai otoritas yang merasa paling tahu apa yang terbaik bagi rakyat tanpa perlu mendengarkan rakyat itu sendiri.

Fenomena ini memperlihatkan gejala yang sangat berbahaya dalam demokrasi, yakni lahirnya kultus keamanan yang dijadikan legitimasi untuk membenarkan ekspansi militer ke berbagai sektor sipil. Ketahanan pangan diseragamkan dengan pendekatan teritorial militer. Pembangunan desa dipadukan dengan logika komando. Konflik sosial dibingkai sebagai ancaman stabilitas. Akibatnya, hampir seluruh persoalan sipil diselesaikan melalui paradigma keamanan. Ini bukan sekadar salah arah kebijakan, tetapi bentuk kemunduran demokrasi yang nyata.

Lebih jauh pembangunan Yon TP di Silo menunjukkan bahwa militer kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat pertahanan negara dari ancaman eksternal, tetapi mulai dijadikan aktor utama dalam proyek politik domestik. Hal ini mengingatkan publik pada praktik lama rezim otoritarian yang menjadikan militer sebagai alat penetrasi negara ke ruang-ruang sipil. Bedanya, hari ini militerisasi tidak lagi hadir dengan sepatu laras dan represi terbuka, melainkan melalui bahasa pembangunan, ketahanan nasional, dan proyek strategis. Represi dibungkus birokrasi. Dominasi dibungkus nasionalisme.

Ambisi Menteri Pertahanan dalam mendorong proyek-proyek strategis berbasis militer juga memperlihatkan kecenderungan personalisasi kekuasaan yang semakin vulgar. Kebijakan pertahanan tampak tidak dibangun berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan berdasarkan hasrat politik untuk meninggalkan jejak kekuasaan. Militer dijadikan panggung pencitraan sekaligus instrumen legitimasi politik. Dalam konteks ini, pembangunan Yon TP tidak berdiri sebagai kebutuhan mendesak rakyat Jember, tetapi sebagai bagian dari proyek besar konsolidasi pengaruh politik melalui institusi pertahanan.

Ironisnya, semua itu dilakukan di tengah realitas sosial masyarakat yang justru membutuhkan penguatan sektor sipil, pendidikan, kesehatan, reforma agraria, lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup. Negara seolah lebih bernafsu membangun markas ketimbang membangun kesejahteraan. Lebih sibuk memperluas kontrol ketimbang memperkuat keadilan sosial. Padahal ancaman terbesar masyarakat hari ini bukan invasi militer asing, melainkan kemiskinan struktural, ketimpangan agraria, krisis ekologis, dan rusaknya akses ekonomi rakyat kecil.

Silo bukan tanah kosong yang bebas dipetakan sesuka kekuasaan. Ia adalah ruang hidup masyarakat dengan sejarah sosial, relasi agraria, dan keseimbangan ekologis yang sangat kompleks. Ketika negara memaksakan pembangunan militer di ruang semacam itu tanpa persetujuan sosial yang sehat, maka sesungguhnya negara sedang mempertontonkan watak kolonialnya sendiri terhadap rakyat. Tanah dipandang hanya sebagai objek strategis. Warga diperlakukan sekadar variabel administratif. Kritik dianggap ancaman.

Dalam situasi semacam ini publik perlu waspada bahwa militerisasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia bisa hadir melalui normalisasi. Ketika masyarakat terus-menerus dibiasakan melihat tentara masuk ke urusan pangan, pertanian, pendidikan, pembangunan desa, hingga tata ruang sipil, maka perlahan batas antara negara demokratis dan negara keamanan mulai kabur. Dan ketika batas itu hilang, maka yang lahir bukan stabilitas demokrasi, melainkan kontrol negara yang semakin absolut.

Maka dari itu penolakan terhadap Yon TP di Silo bukanlah tindakan anti nasionalisme. Justru sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi agar tidak jatuh ke dalam romantisme militerisme. Sebab sejarah telah berkali-kali membuktikan ketika militer terlalu jauh masuk ke ruang sipil, yang melemah bukan hanya kebebasan masyarakat, tetapi juga akal sehat demokrasi itu sendiri.

Penulis : M. Fathurrahman Pratama